ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)

Abstract

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara) ABSTRAK I R N A W A T I * Korban penyalahgunaan narkotika tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, atau dipaksa. Perlakuan yang sama antara pecandu, penyalahguna, korban, serta bandar/pengedar menimbulkan ketidakadilan. Menurut Menteri Hukum dan HAM, penyalahguna seharusnya tidak dipidana penjara. Tesis ini mengkaji pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika, serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dari perspektif HAM di Polda Sumut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam uu narkotika serta, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dlm perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian daerah Sumatera Utara.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuirdis normatif dan yuridis empiris, dimana dalam memperoleh data penulis melakukan studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan studi empiris dengan melakukan wawancara.. Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama; dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 butir 15 menyebutkan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang mengunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 dan Pasal 54, Pasal 128. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Ketiga; SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 609. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika haruslah memenuhi beberapa syarat antara lain: melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; mampu bertanggungjawab, melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati dan tidak adanya alasan pemaaf. Sanksi dalam Undang Undang Narkotika berupa sanksi pidana penjara dan sanksi berupa tindakan. Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Selain ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika, maka dapat juga diberikan sanksi tindakan yakni dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, upaya rehabilitasi perlu dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih manusiawi daripada hanya mengandalkan sanksi pidana. Program rehabilitasi berbasis pendekatan kesehatan dan kesejahteraan sejalan dengan HAM. Di Polda Sumut, aspek penting meliputi perlakuan adil tanpa diskriminasi, hak atas layanan kesehatan, rehabilitasi sebagai opsi manusiawi, serta perlindungan privasi dan martabat individu. Dengan memperhatikan hal tersebut, penegakan hukum akan selaras dengan prinsip prinsip HAM. Kata Kunci : Penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika, HAM *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.