PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI

Abstract

PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI ABSTRAK Happy Andi Wisata Bangun * Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menyusun produk hukum daerah di Kota Binjai, tidak lepas dari peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan hukum dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Binjai, bagaimana peran Bagian Hukum Sekretariat Daerahi dalam pembentukan produk hukum di Kota Binjai dan hambatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Binjai dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan solusinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep. Pengaturan hukum dalam pementukan produk hukum daerah Kota Binjai merujuk pada beberapa praturan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum di Kota Binjai adalah memiliki peran dalam menyusun, membentuk dan menetapkan produk hukum daerah. Hambatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai dalam pembentukan produk hukum di lingkungan pemerintahan Kota Binjai yaitu Kurangnya sumber daya manusia pada Bagian Hukum Sekretriat Daerah Kota Binjai terutama pada Subbag Perundang- Undangan sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak pada turunnya kinerja yang akan datang, disisi lainnya hal tersebut pada akhirnya berdampak pada tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi antara Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan dan tugas pokok dan fungsi staf Subbag Perundang-Undangan, belum adanya pelatihan-pelatihan terstruktur, berkesinambungan dan masif bagi Staf Subbag Perundang-Undangan maupun Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan. Kata Kunci: Peranan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Produk Hukum Daerah *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara