PERANAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN DI KOTA BINJAI (Studi di Pemerintah Kota Binjai)

Abstract

PERANAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN DI KOTA BINJAI (Studi di Pemerintah Kota Binjai) ABSTRAK Fransiscus Aparius Endri Tambunan * Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan hak kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan seperti Peraturan Daerah. Agar produk hukum daerah ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di Kota Binjai maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap produk hukum tersebut, disinilah letak peran dari Pemerintah Daerah Kota Binjai, bagaimana implementasi sosialisasi produk hukum daerah dan hambatan-hambatan alam sosialisasi produk hukum daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Peranan Pemerintah Kota Binjai dalam mensosialisasikan produk hukum daerahnya juga terlihat dari keseriusan Pemerintah Kota Binjai agar produk hukum diketahui secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Binjai. Implementasi dari sosialisasi produk hukum daerah oleh Pemerintah Kota Binjai terlihat dari beberapa bentuk sosialisasi terhadap produk hukum daerah yakni: Pertama, Penyebaran Buku Himpunan Lembaran Daerah (Perda) dan Himpunan Berita Daerah (Peraturan Wali Kota) di Perangkat Daerah Kota Binjai dan Instansi Vertikal yg ada di Kota Binjai; Kedua, Publikasi Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali) lewat Website dan Aplikasi JDIH Kota Binjai dan; Ketiga, Sosialisasi langsung oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa ke semua Perangkat Daerah di Kota Binjai untuk menjelaskan secara detail mengenai teknis Produk Hukum Daerah yg dimaksud. Hambatan yang dialami Pemerintah Kota Binjai dalam melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah dikarenakan masyarakat yang masih kurang inisiatif untuk mencari informasi tentang produk hukum daerah Kota Binjai. Sosialisasi langsung oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa ke semua Perangkat Daerah di Kota Binjai untuk menjelaskan secara detail mengenai teknis Produk Hukum Daerah jarang dilakukan karena keterbatasan anggaran. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa setiap produk hukum daerah Kota Binjai dapat diakses secara digital oleh publik, dan menyediakan anggaran agar lingkup penyebarannya lebih luas lagi Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kota Binjai, Sosialisasi, Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara