KONSINYASI UANG GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS TEBING TINGGI – KUALA TANJUNG (Studi Kasus Di Kementerian PUPR di Kota Tebing Tinggi)

Abstract

ABSTRAK KONSINYASI UANG GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS TEBING TINGGI – KUALA TANJUNG (Studi Kasus Di Kementerian PUPR Di Kota Tebing Tinggi) Faisal Wan Suryanto * Prof. Dr. Marzuki, SH.M., Hum** Adil Akhyar, SH.,LLM.,Phd *** Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian sering tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsignasi.rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung, bagaimana mekanisme konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung, bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung dan upaya mengatasinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol, maka dibentuk tim pembebasan tanah dari yang sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya bakal terkena lokasi pembangunan jalan tol. Disebabkan tidak adanya titik temu, karena masyarakat menolak penawaran pembayaran ganti rugi, maka dilakukan konsinyasi yaitu penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri. Mekanisme konsinyasi ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol adalah dilakukan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan dalam mekanisme ganti rugi tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian sehingga masih ada sebagian lahan yang belum bisa dibebaskan dan dana ganti rugi lahan yang belum bersedia diterima oleh pemilik lahan dititipkan di pengadilan . Kata Kunci: Konsinyasi, Ganti Rugi, Tanah. *Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara