Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3403
Title: PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUDI ONLINE (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang)
Authors: MIRANDA, BAGUS
Keywords: Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Online.
Issue Date: 30-Aug-2024
Publisher: FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
Series/Report no.: Uisu240550;71220123017
Abstract: ABSTRAK PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUDI ONLINE (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang) Bagus Miranda* Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN** Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum*** Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian online yang berlaku di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang, bagaimana hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Pengaturan tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi online yang telah dilakukan Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Poldasu masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda yaitu sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi online harus mengedepankan asas lex specialis derogat legi generalis, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Online. *Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3403
Appears in Collections:Magister Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover, Bibliography.pdfCover, Bibliography.pdf162.34 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract.pdf13 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II.pdf255.81 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V.pdf256.28 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.