ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Abstract

ABSTRAK ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Anggiat Makbul Tarihoran * Dr. Danialsyah, S.H.,M.H ** Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum *** Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa penguasaan lahan HGU oleh masyarakat secara mediasi menurut ketentuan hukum di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa penguasaan HGU oleh masyarakat melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, bagaimana hambatan dalam penyelesaian sengketa penguasaan HGU oleh masyarakat melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara . Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan hukum penyelesaian tanah HGU secara mediasi di Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dilakukan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan masing masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis.. Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya mengatasi hambatan adalah mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali. Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan, Mediasi, *Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara **Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara