ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. SINAR KONTINENTAL PADA MASA HABIS KONTRAK AKIBAT KONFLIK PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

Abstract

ABSTRAK ALEXSANDER Hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya bekerja dengan pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah Permasalahannya adalah untuk mengetahui aturan hukum atas tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja kontrak dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab perusahaan atas pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak sebelum selesainya proses perselisihan hubungan industrial, pertimbangan hakim atas sengketa pemutusan hubungan kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder. Disimpulkan bahwa Aturan hukum atas tindakan PHK terhadap pekerja kontrak dalam peraturan perundang-undangan bahwa penetapan PHK wajib diajukan secara tertulis kepada PHI disertai keterangan alasan dasar pengajuan PHK tersebut. Tanggung jawab perusahaan atas PHK dilakukan secara sepihak sebelum selesainya PHI, dapat dipahami bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah perusahaan. Pertimbangan hakim atas sengketa PHK dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023 sudah tepat bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan. Kata Kunci : Pemutusan, Hubungan Kerja, Sepihak