PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN HUTANG DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023)

Abstract

ABSTRAK M. AFIF Pinjaman uang tersebut lazimnya diperoleh dengan meminjam kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya seperti koperasi. Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan hukum atas perjanjian pengikatan hutang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? Bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjan pengikatan hutang terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian? Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pembatalan perjanjian hutang dalam jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum atas perjanjian pengikatan hutang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat 5 (lima) unsur-unsur perjanjian, Kata sepakat dua pihak atau lebih Kata sepakat itu merupakan suatu pernyataan akan kehendak dari beberapa pihak. Kesepakatan yang dicapai harus bergantung pada para pihak Kesepakatan dibuat jika salah satu pihak menerima tawaran dari pihak lain atas sesuatu, yang berarti para pihak mencapai kesepakatan. Akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjan pengikatan hutang terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian batal Demi Hukum Karena Syarat Perjanjian Formil Tidak Terpenuhi. Karena Syarat Objektif Sahnya Perjanjian Tidak Terpenuhi Syarat objektif sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu untuk sahnya perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Pertimbangan hakim atas tindakan pembatalan perjanjian hutang dalam jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023, alasan alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak Kata Kunci : Pembatalan, Perjanjian, Pengikatan Hutang.