PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN PENGGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara )

Abstract

ABSTRAK

Indah Pratiwi Wijaya

Setiap kendaraan wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) secara resmi tentu memiliki tujuan baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu untuk menjamin kepemilikan warga dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Tindak pidana yang berkaitan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah berupa pemalsuan, Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Pemalsuan Plat Kendaraan Bermotor. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor. Bagaimana Upaya dan Hambatan yang di Hadapi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Terhadap Pemalsuan Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini bersifat deskriftif analitis dan Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Ketentuan hukum terhadap pemalsuan Plat Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan pemalsuan plat kendaraan dengan cara preventif dan refresif, yang secara preventif diantaranya melakukan patroli, dan sosialisai kepada masyarakat mengenai pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan jika tidak mematuhi peraturan. Secara refresif diantaranya melakukan penindakan secara edukatif dan yuridis. Hambatan internal yang di Hadapi terhadap Pemalsuan Plat Kendaraan Bermotor adalah jarang sekali masyarakat yang membuat laporan pengaduan dalam hal pemalsuan plat kendaraan bermotor dan lamanya proses pemeriksaan uji labfor terhadap kendaraan bermotor yang diduga memakai plat palsu. Hambatan eksternal Terhadap Pemalsuan Plat Kendaraan Bermotor adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.

Kesimpulannya dalam penelitian ini tingginya tingkat pelanggaran terhadap pemalsuan plat kendaraan bermotor dikarenakan belum sesuai dengan harapan untuk itu diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas bagi setiap pelanggar tanpa ada pengecualian.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor