ANALISIS YURIDIS ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KREDIT PT. BANK ACEH SYARIAH DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022)

Abstract

ABSTRAK NURLATIFAH HANUM Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang khusus menangani sengketa di sektor jasa keuangan Permasalahannya adalah bagaimana aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa layanan jaminan kredit bank syariah yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan? bagaimana tanggung jawab hukum atas sengketa yang timbul dalam layanan kredit bank syariah? bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa layanan jaminan kredit bank syariah yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan dilakukan dengan cara. penanganan pembiayaan bermasalah apabila ditemukan penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah diakibatkan oleh macetnya sumber pendapatan yang bersifat permanen, misalnya karena pemecatan, perceraian, atau PHK. Maka upaya yang bisa diambil yaitu penjualan agunan oleh nasabah atau bank. Tanggung jawab hukum atas sengketa yang timbul dalam layanan kredit bank syariah. Tanggung jawab hukum merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan apabila debitur melakukan kesalahan. Pihak perbankan seringkali memberikan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan jalur mediasi. Apabila dengan menggunakan jalur mediasi dirasa tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Pertimbangan hakim atas sengketa yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Bahwa keberatankeberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Para pihak harus membuktikan dalil-dalilnya jika ada wanprestasi sehingga bukan merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hasballah tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.SusBPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022 Kata Kunci : Analisis Yuridiss, Sengketa, Konsumen.