ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT. Mdn)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn) Gushendra Suhana Sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas self-assessment dimana importir diminta untuk memberitahukan pemberitahuan impor. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Tindak pidana penyelundupan yang terjadi salah satu bentuknya adalah penyelundupan barang impor. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara, maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn serta Analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest diatur dalam UU No.17 Tahun 2006 Kepabeanan dan Permenkeu No. 203/PMK. 04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn bahwa memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru, maka sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor adalah barang yang dibawa oleh terdakwa adalah barang-barang konsumsi impor yang tidak memiliki izin dan sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat. Maka penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menguatkan putusan tingkat pertama karena putusan terlalu ringan dan tidak maksimal serta tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Kata Kunci : Tindak Pidana, Mengangkut Barang, Impor, Manifest.