ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG TERHADAP DANA PEMBANGUNAN PENGADAAN RUMAH HUNIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020)

Abstract

ABSTRAK DIMAS EKA PUTRA Money Laundering yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasamya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan Internal nasional dan ekstemai intemasional. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana, yang dimiliki/diterimanya/dikuasainya dengan cara menyamarkan atau memasukkan uang tersebut dalam system keuangan, sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan/dicairkan atau dipindah bukukan dari sistim keuangan tersebut sebagai uang/transaksi keuangan yang sah. Sanksi pidana atas tindakan pencucian uang dalam kitab undang-undang hukum pidana sudah menerapkan prinsip-prinsip economic analysis of law, meskipun prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena perspektif economic analysis of law yang mendasarkan pada analisis keekonomian tentu berbeda dengan pendekatan hukum pidana yang mendasarkan pada asas-asas dan doktrin hukum pidana, Pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi Kata Kunci : Tindakan, Pencucian Uang, Rumah Hunian.