Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3130
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorERISTA, RYAN-
dc.date.accessioned2024-08-23T03:17:52Z-
dc.date.available2024-08-23T03:17:52Z-
dc.date.issued2024-08-20-
dc.identifier.urihttp://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3130-
dc.description.abstractABSTRAK RYAN ERISTA Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang yang sedang membangun, dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Permasalahannya adalah pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata di Indonesia, akibat hukumnya manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pasca selesainya pekerjaan serta Pertimbangan hakim atas pembagian waris dalam Putusan Mahkamah pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi karena kelalaian melakukan pembayaran pasca selesainya pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata di Indonesia Adanya perjanjian kerja yang bersesuaian dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum antara pekerja dengan pengusaha, perjanjian kerja dapat dikatakan syarat atau aturan seorang pekerja dengan pengusaha disebuah perusahaan. Akibat hukumnya manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pasca selesainya pekerjaan Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu: Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, Pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi karena kelalaian melakukan pembayaran pasca selesainya pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022 permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna atau Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna tersebut harus ditolak; Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini Kata Kunci : Wanprestasi, Pembayaran, Pekerjaan.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMagister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utaraen_US
dc.relation.ispartofseriesUISU240357;71210123091-
dc.subjectWanprestasi, Pembayaran, Pekerjaanen_US
dc.titleANALISIS YURIDIS WANPRESTASI KARENA KELALAIN MELAKUKAN PEMBAYARAN PASCA SELESAINYA PEKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Magister Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover, Bibliography.pdfCover, Bibliography485.79 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract91.88 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II417.04 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V386.15 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.