ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN HALANGAN DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN HALANGAN DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn) Rizky Pitriady Rambe* Prof. Dr. Mustamam, M.Ag** Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H** Praktiknya dalam suatu perkawinan terkadang calon suami atau calon isteri melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 279 KUHP. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan, bagaimanakah penerapan hukum perkawinan halangan dengan memalsukan identitas, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan tindak pidana perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah Pasal 279 KUHP, pelaku yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk atau mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, diancam pidana selama 5 (lima) tahun. Penerapan hukum perkawinan halangan dengan memalsukan identitas yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan perkawinan halangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Kata Kunci : Pertaggungjawaban,Tindak Pidana, Perkawinan Halangan.