ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG IMPOR SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1954/Pid. Sus/2019/ PN.Plg)

Abstract

ABSTRAK Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negaranegara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya dengan melakukan berbagai cara termasuk dengan perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyeludupan barang impor secara ilegal di Indonesia, bagaimakah prosedur penindakan tindak pidana penyelundupan barang impor secara ilegal, bagaimanakah analisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian adalah yuridis normatif, dengan mengkaji Putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor diatur dalam Pasal 102 sampai Pasal 109 UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Prosedur Penindakan dilakukan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan secara represif. Putusan hakim No.1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 tahun 8 bulan penjara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyeludupan barang impor ilegal, putusan hakim terlalu ringan dibandingkan kerugian yang dialami oleh negara, hakim hanya memutuskan sesuai dakwaan subsider penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang seharusnya memberatkan terdakwa karena unsur-unsurnya telah terpenuhi. Penegakan hukum proses dilakukannya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Penyeludupan, Barang Impor Ilegal.