ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI DISEBABKAN HILANGNYA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH ASLI SERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penelitian Di Kantor Pertanahan Kota Medan)

Abstract

ABSTRAK Kedudukan hukum dari penerbitan sertipikat tanah pengganti disebabkan hilangnya sertipikat hak milik atas tanah asli adalah sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang pertama kali. Kekuatan hukum atas sertipikat pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat yang dinyatakan hilang. Prosedur penerbitan sertipikat tanah pengganti disebabkan hilangnya sertipikat hak milik atas tanah asli pada Kantor Pertanahan Kota Medan adalah berdasarkan Pasal 57 PP No. 24/1997 Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dari penerbitan sertipikat tanah pengganti disebabkan hilangnya sertipikat hak milik atas tanah asli, bagaimana prosedur penerbitan sertipikat tanah pengganti disebabkan hilangnya sertipikat hak milik atas tanah asli pada Kantor Pertanahan Kota Medan, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah pengganti disebabkan hilangnya sertipikat hak milik atas tanah dan upaya mengatasinya pada Kantor Pertanahan Kota Medan Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahanbahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. . Kesimpulan dari tesis ini adalah Kehilangan atas sertipikat tanah, dapat diberikan sertipikat pengganti. Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanahnya, dapat melapor permohonan penerbitan sertipikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan setempat, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hambatan dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah pengganti disebabkan hilangnya sertipikat hak milik atas tanah adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaksanaan permohonan pengajuan penggantian sertipikat pengganti. . Kata Kunci: Sertipikat Pengganti, Sertipikat Hak Milik, Akibat Hukum.