TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN TANPA DILINDUNGI DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)

Abstract

ABSTRAK Perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi suatu negara yang makmur, sejahtera dan kuat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan terhadap dokumen kepabeanan dan cukai terhadap barang dari luar negeri menurut aturan yang berlaku, Bagaimana tanggung jawab hukum atas pihak yang memasukkan barang dari luar negeri yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai serta Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan terhadap dokumen kepabeanan dan cukai terhadap barang dari luar negeri menurut aturan yang berlaku Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting. Tanggung jawab hukum memasukkan barang dari luar negeri yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai Di dalam Pasal 30 Undang-undang Kepabeanan, hakim mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan Terdakwa, serta Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Memasukkan, Pabean