EWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang)

Abstract

ABSTRAK Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang, bagaimana pelaksanaan pendampingan desa di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang dalam bidang pembangunan infrastruktur desa, bagaimana hambatan dan solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kebupaten Deli Serdang Penulisan ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Kedudukan hukum pendamping desa dalam pemerintahan desa adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal perencanaan programprogram serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa. Kesimpuan dari penelitian ini adalah peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa adalah melakukan pengawasan alokasi dana desa dan dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna... . Kata Kunci: Kewenangan, Pendamping Desa, Pemerintahan Desa