ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah) Hardi Yuliandi* Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN** Adil Akhyar, S.H., LLM. Ph.D*** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri di Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana kepastian hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri di Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana penyelesaian problematika/sengketa pertanahan dalam PTSL berdasarkan surat keputusan 3 Menteri di Kabupaten Aceh Tengah. Kepastian hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegangan hak atas suatu bidang tanah dalam bentuk pemberian sertifikat hak atas tanah dan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah untuk memperoleh data, baik data fisik dan data yuridis yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahanbahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah apabila ada kesalahan data baik data fisik maupun data yuridis pada saat pengumuman data di desa/kelurahan dapat diperbaiki kembali sebelum dibuatkan sertifikat, tetapi apabila sertifikat telah terbit tetapi didalamnya ada kesalahan data, maka data yang salah dapat diajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan dapat diselesaikan melalui jalur litigsi ataupun non-litigasi, yakni melalui mediasi atau dengan cara Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pembiayaan, PTSL.