PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU DALAM PENDIRIAN UNIVERSITAS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022)

Abstract

ABSTRAK EFRAIN WILDANA Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat, karna pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pribadi manusia. Permasalahannya adalah Bagaimana aturan hukum terhadap pelaku yang memakai surat palsu dalam pendirian universitas, Bagaimana pertanggungjawaban pidana penggunaan surat palsu dalam pendirian universitas ternyata palsu, bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemalsuan atas pendirian universitas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap pelaku yang menggunakan surat palsu Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan sanksinya harus benar- benar ditegakkan. Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif. Hal ini terdapatdi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni pasal 263, 264, 266, dan 274 tentang pemalsuan surat, Akibat hukum jika salah satu syarat dalam pendirian universitas ternyata palsu sanksi pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka dapat disimpulkan sanksi yang dikenali adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Sanksi penjara tersebut dalam UndangUndang Pendidikan Tinggi dirumuskan maksimal 10 tahun, sedangkan sanksi pidana denda dirumuskan dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pertimbangan hakim atas tindakan pemalsuan atas pendirian universitas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak Kata Kunci : Surat Palsu, Pendirian, Universitas.