ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN AKIBAT DARI PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMERINTAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)

Abstract

ABSTRAK Kerusakan lahan dapat dirujuk dengan berbagai aspek, seperti penurunan kapasitas lahan bagi produksi, kestabilan tanah, tata air, udara atau habitat flora dan fauna. Akibat dari kerusakan lahan ini juga tidak terbatas pada lahan tempat kerusakan itu terjadi, akan tetapi dapat menyebar mengenai tapak-tapak yang berada di luarnya. Permasalahannya adalah bagaimana aturan pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah jika menggunakan lahan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana tanggung jawab atas tindakan perusakan lahan tanah milik pribadi dalam pembangunan proyek jembatan pemerintah serta bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan lahan tanah untuk membangun jembatan pemerintah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Dari hasil penelitian bahwa. Tanggung jawab atas tindakan perusakan lahan tanah milik pribadi dalam pembangunan proyek jembatan pemerintah di Gampong Teupin Keube Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara antara lain dengan Menyiapkan SDM yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Kata Kunci : Analisis Hukum, Perusakan, Proyek Pembangunan