PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARKAT DESA TITI PAYUNG, KECAMATAN AIR PUTIH, KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yakni mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif melalui sumber data primer berupa studi lapangan dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Setelah itu, peneliti melakukan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: pertama, peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbagi atas 3 poin utama: pertama, sebagai regulator yakni Pemerintah Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kabupaten Batubara saat ini tengah menjalankan regulasi selama 12 bulan sepanjang tahun 2023, dengan besaran 300 ribu rupiah per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, sebagai dinamisator yakni Pemerintah Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kabupaten Batubara dalam mensosialisasikan program bantuan desa terutama bantuan desa yang bersumber dari dana desa masih tidak memfokuskan terhadap dinamisator kebutuhan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, sebagai fasilitator yakni Pemerintah Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kabupaten Batubara bertindak sebagai fasilitator dalam penyaluran program bantuan desa sudah cukup baik. Kedua, aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara yaitu pertama, melakukan pemetaan pemangku kepentingan dimana hal ini dilakukan agar data masyarakat miskin sesuai dengan yang ada di lapangan, tidak semata-mata hanya diberlakukan pendataan. Kedua, pemetaan isu prioritas terkait bansos program bantuan desa ini dilakukan untuk melihat dan mengkonfirmasi mengenai data yang sudah diberikan, apakah sesuai atau tidak dengan kondisi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria. Ketiga, mengantisipasi penyaluran bansos pada saat krisis dimana penyaluran bantuan sosial disalurkan Kata Kunci: Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Program Bantuan