PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING UNTUK MENCEGAH BENCANA ALAM DI WILAYAH PIDIE JAYA

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana illegal logging ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara.. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana Illegal logging menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, bagaimana penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan Illegal logging, bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resor Pidie Jaya mengungkap kasus tindak pidana Illegal logging dan cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengaturan tindak pidana Illegal logging menurut Pasal 78 UU Kehutanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan peraturan yang khusus dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan illegal logging. Penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan Illegal logging adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, sedangkan upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana illegal logging adalah menangkap pelaku illegal logging, melakukan operasi illegal logging yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai kegiatan illegal logging di daratan. Hasil penelitian yaitu hambatan Kepolisian Resor Pidie Jaya mengungkap kasus tindak pidana Illegal logging adalah hambatan internal dan eksternal. Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam mengtasai hambatan dalam penyidikan tindak pidana illegal logging yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggarnya baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Illegal logging