TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (STUDI PENELITIAN PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi) POPY NURHAFNI Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berwibawa bersih, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder serta melakukan penelitian langsung ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum dalam penjatuhan sanksi pemberhentian Pegawai Negeri diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Prosedur pemberhentian PNS di BKPSDM Kota Tebing Tinggi adalah dilakukan proses pemanggilan secara tertulis, melakukan pemeriksaan langsung oleh atasan baik secara tatap muka langsung ataupun virtual dan penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan oleh pejabat yang lebih tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk serta penyampaian hukuman 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan serta hambatan yang dihadapi adalah lambatnya proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin dan rendahnya kepedulian atasan dalam melakukan pengawasan terhadap kehadiran PNS yang masih dilakukan secara manual maka upaya solusi untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan komunikasi, konsultasi, koordinasi kepada OPD untuk menyampaikan ketentuan dalam PP No. 94 tahun 2021 serta menggunakan dan mengembangkan sistem absensi PNS yang terintegrasi dan online. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin