PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SODOMI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng)

Abstract

ABSTRAK Penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana sodomi terhadap anak di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN.Kng.. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum tindak pidana sodomi terhadap anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 292 KUHPidana, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi adalah dengan pencegahan, terapi dan rehabilitas guna untuk mengembalikan kondisi sikorban ke kondisi semula dan terhadap anak pelaku dipidana penjara dan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja.pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng adalah semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Sodomi