ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL PENGHAMBAT POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B TEBING TINGGI)

Abstract

ABSTRAK Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Maka penulis tertarik membuat judul tesis ini yakni Analisis Internal dan Eksternal Penghambat Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi). Penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah Pola Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang ditinjau dari Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta yuridis empiris peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Lembaga pendidikan, mendidik para tahanan agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalaninya. Sebagai Lembaga pembangunan Lembaga Pemasyarakatan bertugas sebagai pembentuk Narapidana agar nantinya dapat menjadi Warga Masyarakat yang produktif, baik selama didalam Lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi diharapkan untuk meningkatkan jumlah petugas dangan menambah jumlah personil kerja, memberikan pelatihan kepada petugas sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, mengoptimalkan kebijakan- kebijakan pemimpin, dapat menambah sarana dan prasarana, sebagai perlengkapan Tahanan. Serta dapat bekerja sama dengan baik dengan masayarakat dan Aparat Penegak Hukum lain sehingga meminimalisir adanya hambatan yang akan terjadi. Kata Kunci : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan