ANALISIS HUKUM SENGKETA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA HAK MENGHUNI ATAS RUMAH NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS HUKUM SENGKETA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA HAK MENGHUNI ATAS RUMAH NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019) Oleh : LAILA AZIZAH Pembimbing 1 : Dr.Marzuki,SH.,M.Hum Pembimbing 2 : Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia. Permasalahannya adalah pengaturan status kepemilikan atas rumah hunian negara yan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses peralihan hak kepemilikan atas rumah hunian negara yang sesuai denan peratutan perundang-undangan serta pertimbangan hakim atas sengketa surat keputusan gubernur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan status kepemilikan atas rumah hunian negara yan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pejabat atau Pegawai Negeri yang memanfaatkan fasilitas Rumah Negara harus memperhatikan syarat-syarat penghunian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP, Proses peralihan hak kepemilikan atas rumah hunian negara yang sesuai denan peratutan perundang-undangan, Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa : Tanah negara yang masih kosong atau murni. Pertimbangan hakim atas sengketa surat keputusan gubernur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019, alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Kata Kunci : Analisis Hukum, Sengketa, Rumah Negara