PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN ACEH (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)

Abstract

ABSTRAK IQBAL RASYID HASIBUAN* Perjudian adalah suatu perilaku yang bertetangan dengan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Dalam penerapannya terdapat dua sistem hukum yang mengatur tindak pidana judi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana perjudian, Metode penelitian yang digunakan adalah yuidis normatif dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalahPendekatan perundang-undangan, pendekatan Kasus dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana perjudian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Kedua, Tindak pidana judi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjuadian Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, Ketiga, Perjudian Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2). Pertanggungjawaban tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh dan KUHPidana adalah dalam hal penjatuhan sanksi bagi tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Orang yang melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Sedangkan dalam KUHPidana pertanggungjawaban bagi tindak pidana perjudian diancam Pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- dan bagi yang terbukti secara sah sebagai pencarian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Penerapan hokum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG, Dalam bentuk penjatuhan sanksi bagi perjudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/ MS.KSG, terdapat perbedaan judi (maisir) dalam hukum pidana islam yang berlaku di Aceh (Qanun Aceh) dan hukum pidana positif yang berlaku di KUHPidana yaitu pada nilai taruhan dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam Qanun Aceh Uqubat pelaku maisir dan kadar maisir, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dihukum dengan hukuman uqubat Ta’zir cambuk sedangkan dalam hukum pidana positif jenis hukum yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau denda. Kata Kunci : Perbandingan, Sanksi, Tindak Pidana Perjudian, KUHP, Qanun Aceh