PROSES PENYIDIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Unit Pusat Pengembangan Anak Polrestabes Medan)

Abstract

ABSTRAK PROSES PENYIDIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Unit Pusat Pengembangan Anak Polrestabes Medan) FAHRUL ROZI NASUTION * Sistim peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparataparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana hambatan penyidik menerapkan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pidana persetubuhan Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Slw didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktorfaktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan sedangkan pertimbangan non-yuridis oleh hakim juga dibutuhkan oleh karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili perkara anak. . Kata Kunci: Restorative Justice , Anak, Peersetubuhan