PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NELAYAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN TELUR IKAN TERBANG TANPA ADANYA SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (Studi Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019)

Abstract

ABSTRAK ELYSE Di abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyratan yang di wajibkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan penangkapan ikan yang dbenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan kan tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan serta pertimbangan hakim atas tndakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Aturan penangkapan ikan yang dbenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik (seine nets), efektif apabila dilaksanakan karena Peraturan Menteri ini mengacu kepada Undang-Undang Perikanan. Pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana ”in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum ”in concreto”. Pertimbangan hakim atas tndakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019 ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Nelayan, Ikan