PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Nias Selatan)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Nias Selatan) Benny Octavianus Sihotang * Kepolisian Resor Nias Selatan senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di Kepolisian Resor Nias Selatan, bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di Kepolisian Resor Nias Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Nias Selatan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengaturan hukum peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias Selatan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 1 1 4 dan 1 1 9. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Peran kepolisian dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di Kepolisian Resor Nias Selatan adalah meliputi upaya penanggulangan secara non penal policy yaitu upaya pre-empt if (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya preemtif yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempattempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung). Represif (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika. Berdasarkann hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias Selatan adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran, Narkotika