PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)

Abstract

ABSTRAK Ahmad Bani Sadar * Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi paying hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi online, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tindak pidana prostitusi online diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi online adalah tidak hanya menutup secara paksa namun para pekerja seks, mucikari diberikan pesangon dan lapangan pekerjaan baru, selanjutnya upaya pemerintah Indonesia adalah melakukan penutupan situs-situs porno . Upaya penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat melalui upaya memberikan pendidikan seks yang benar, beraktivitas Positif & mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak memantau Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Kata Kunci: Kebijakan Hukum,Penegakan Hukum,Prostitusi