ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN IJAZAH DOKTOR (S3) DIKARENAKAN TINDAKAN PLAGIAT DALAM PENULISAN DISERTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021)

Abstract

ABSTRAK ABDI YUDHA SARAGIH Plagiat merupakan tindakan mencontek atau menjiplak hasil karya orang lain, berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional seorang plagiator dapat dikenakan sanksi hukum . plagiat sendiri bukan hal yang asing dalam dunia pendidikan. Permasalahannya adalah perlindungan atas disertasi dari tindakan plagiat menurut perundang-undangan yang berlaku, akibat darI dilanggarnya batas plagiat dalam penerbitan suatu karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir pendidikan serta pertimbangan hakim atas tindakan plagiat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Perlindungan atas disertasi dari tindakan plagiat menurut perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Hak Cipta tidak menjanjikan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum baru diberikan apabila ide itu telah difiksasikan dalam bentuk yang berwujud. Sebagai intangible property, tampaknya juga tidak terlalu tepat bila penggunaannya oleh orang lain diklasifikasi sebagai pemalsuan. Akibat darI dilanggarnya batas plagiat dalam penerbitan suatu karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 mengatur tingkatan sanksi dari yang paling ringan sampai paling berat bagi pelaku plagiat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 yaitu : Teguran, Peringatan tertulis, Penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa, Pembatalan satu atau beberapa nilai yang diperoleh mahasiswa, Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Pertimbangan hakim atas tindakan plagiat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021 yaitu Penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak didasarkan adanya usulan dari Senat, serta belum memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membela diri atas dugaan plagiat, menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pembatalan, Ijazah, Plagiat, Disertasi.ii

ABSTRACT ABDI YUDHA SARAGIH Plagiarism is an act of cheating or plagiarizing the work of other people, based on Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, a plagiarist can be subject to legal sanctions. Plagiarism itself is not a foreign thing in the world of education. The problem is the protection of dissertations from plagiarism according to applicable laws, the result of violations of plagiarism limits in publishing a scientific paper as a final educational assignment and the judge's consideration of plagiarism in the Supreme Court decision Number 292 K/TUN/2021 This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically. It is concluded that the protection of dissertations from acts of plagiarism according to the applicable legislation, the Copyright Act does not promise legal protection. Guarantees of new legal protection are given if the idea has been fixed in a tangible form. As an intangible property, it also seems inappropriate if its use by others is classified as falsification. As a result of the violation of the plagiarism limit in publishing a scientific paper as a final educational assignment based on the Regulation of the Minister of National Education no. 17 of 2010 regulates the level of sanctions from the lightest to the heaviest for perpetrators of plagiarism as stated in Article 12, namely: Reprimands, written warnings, delays in granting rights as students, cancellation of one or several grades obtained by students, honorable discharge from status as a student , Disrespectful discharge from status as a student, Cancellation of a diploma if a student has graduated from a program. The judge's consideration of plagiarism in the decision of the Supreme Court Number 292 K/TUN/2021, namely the issuance of a decision on the object of the dispute was not based on a proposal from the Senate, and had not given the Cassation Petitioner an opportunity to defend himself against alleged plagiarism, stating that the Defendant's exception was not accepted. So that the Supreme Court granted the Plaintiff's lawsuit in its entirety and declared null and void the Decision of the Chancellor of the Jakarta State University Number 920/UN39/PK.05/2019 concerning the Revocation of Doctoral Degrees and Diplomas in the Name of Nur Alam dated 18 September 2019. Keywords : Juridical Analysis, Cancellation, Diploma, Plagiarism, Dissertation.