PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) (Studi Penelitian Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

ABSTRAK SRI LATIFAH HANUM QRIS merupakan transaksi digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi akan tetapi dibalik kemudahan itu terdapat permasalahan dan kendala terkait sistem pembayaran transaksi digital maka pengguna QRIS harus mendapatkan perlindungan hukum dan perundang-undangan, karena penggunaan QRIS dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumennya jika hak-hak konsumen tidak tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Penelitian ini bersifat, “deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, lalu menyusun dan meganalisisnya sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. QRIS terdapat dalam Pengaturan hukum yang mengatur tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai mekanisme dan kendala penggunaan QRIS, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna QRIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia sudah berusaha dalam menangani kendala - kendala terhadap QRIS dan terkait aduan aduan konsumen itu nantinya akan terus disempurnakan atau ada temuan baru yang memungkinkan untuk menjadikannya suatu perubahan mendasar peraturan tersebut tapi sejauh ini peraturan dan perundang – undangan tentang QRIS ini sudah mencakup semua hal yang berlaku saat QRIS itu sudah di implementasikan. diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Indonesia agar lebih memberikan penerapan secara berkala kepada konsumen yang menggunakan QRIS agar lebih memahami mekanisme dan konsumen paham mengenai peraturan dan perundang – undangan tentang QRIS. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, QRIS