ANALYSIS OF STATUS OF ILLEGAL CHILDREN BASED LAW NO 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study at the Population and Civil Registry Office of PematangSiantar)

Abstract

ABSTRAK MHD. MIFTAH ASHARY HARAHAP Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan orang tuanya. Bahwa setiap anak yang dilahirkan mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara yang harus dilindungi baik dari hak hidupnya dan pendidikannya. Namun setiap anak memiliki perbedaan status, hal ini dapat dilihat dari kedudukan statusnya karena kelahirannya. Seperti halnya anak tidak sah dimana ia lahir karena hubungan terlarang antara seorang laki-laki dan perempuan, hal ini sering terjadi di Kota Pematangsiantar. Sehingga untuk memberikan status perlunya peran Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana pengolahannya berdasarkan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data primer tersebut dikelola dan dianalisa menjadi karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini setiap anak wajib didaftarkan status kependudukannya, baik melalu aturan Hukum Perdata, UU Perkawinan, dan UU Administrasi Kependudukan. Tujuan pendaftaran ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mendata anak serta agar mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagaimana bunyi UU Perlindungan Anak. Bahwa anak tidak sah harus mendapatkan status yang sama dengan anak yang sah sebagai warga negara yang dalam hal ini untuk mendapatkan kedudukan yang sama. Adapun dalam pengesahan ini harus melalui pengakuan ayah biologisnya. Status anak tidak sah dengan menerbitkan akta kelahiran anak tidak sah setelah ayah biologisnya membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dapat di peroleh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta hal ini dapat diperkuat dengan adanya putusan pengadilan sebagai bentuk pengakuan atas anak tersebut. Terhadap setiap anak mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, adapaun tujuannya adalah agar mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah serta pertanggungjawaban dari orang tua yang melahirkannya. Dimana dalam ha ini dapat dilakukan pengakuan status melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata Kunci: Anak Tidak Sah, Status Anak, Kedudukan Anak