TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 AKIBAT KETERLAMBATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Langkat)

Abstract

ABSTRAK MHD PANCA ANUGRAH Bawaslu Kabupaten Langkat menerima dua permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019. Kedua permohonan tersebut diajukan oleh Partai Berkarya dan Partai Hanura yang disebabkan terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). KPU Kabupaten Langkat menerbitkan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Langkat dengan nomor : 283/PL.01.6-BA/1205/KPU-Kab/IX/2018 yang memuat keterlambatan Partai Hanura dan Partai Berkarya dalam menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Akibatnya pemohon berpotensi untuk didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu tahun 2019.. Tujuan penulisan untuk mengetahui bentuk sengketa proses pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Langkat, mengetahui proses penyelesaian sengketa yang timbul dan akibat hukum keterlambatan menyampaikan LADK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Metode penelitian dengan metode empiris. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Bentuk sengketa Proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Langkat merupakan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat keterlambatan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi berhenti ditahap Mediasi dengan hasil menerima LADK Partai Hanura serta Partai Berkarya dan tidak dilanjutkan ketahap ajudikasi. Padahal keterlambatan LADK memiliki sanksi hukum berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Langkat. Kata Kunci : Bawaslu, Sengketa, Mediasi