PERSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (Studi Kasus Di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Abstract

ABSTRAK PERSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (Studi Kasus Di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam) Nama: Azharrudin Bako 71180212010 Penelitian ini mengkaji tentang praktik pembatalan peminangan ditinjau Dari hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan pepeminangan (Studi kasus di Desa Tangga Kecamatan Simpang Kota Subulussalam). Metodologi Penelitian skripsi ini penelitian yuridis empiris yang meneliti langsung ke lapangan, instrumen pengumpulan data penulis melakukan wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yaitu Reduksi Data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), penarikan kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian pertama yaitu sanksi pembatalan peminangan. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan peminangan . Sanksi pembatalan pertunangan berdasarkan adat di Desa Tangga Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yaitu berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, sedangkan dalam hukum Islam belum menimbulkan akibat hukum dan tidak ada hukuman bagi pihak yang membatalkan pertunangan. Denda akibat pembatalan peminangan di Desa Tangga Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam masih di laksanakan oleh masyarakat secara turun temurun, pandangan Islam juga tidak memerintahkan adanya denda jika ada pembatalan Peminangan. Kaidah “Al Adatu Al Muhakammah” menjelaskan bahwa adat juga termasuk hukum yang berarti adat atau kearifan lokal harus dilaksanakan. Kata Kunci: Hukum Islam, Sanksi Pembatalan Peminangan