Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1997
Title: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS AKIBAT PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBTKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn)
Authors: BANJARNAHOR, PATAR
Keywords: Putusan Bebas, Nebis In Idem, Penganiayaan
acquittal, Nebis In Idem, Persecution
Issue Date: 21-Feb-2023
Publisher: Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
Series/Report no.: UISU230349;
Abstract: ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS AKIBAT PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/ 2020/PN Mdn) Patar Banjarnahor * Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus bebas, bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor: 3305/Pid.B/2020/ PN Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 76 KUHP dan perkara tersebut termasuk nebis in idem karena terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan ne bis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama. Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 1 1 4/PUU-X/201 2 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor: 3305/Pid.B/2020/ PN Mdn adalah waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta kronologis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah sama dengan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap perkara para terdakwa adalah ne bis in idem. Kata Kunci: Putusan Bebas, Nebis In Idem, Penganiayaan * Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.ABSTRACT JURIDICAL ANALYSIS OF FREEDOM DUE TO THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NEBIS IN IDEM IN THE CRIME OF PERSECUTORY RESULTING IN THE VICTIM'S DEATH (Study of Medan District Court Decision Number 3305/Pid.B/ 2020/PN Mdn) Patar Banjarnahor* The principle of Ne bis in Idem means: people should not be prosecuted again because of actions (events) that have been decided by the judge for him. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal act of persecution that resulted in the death of the victim, how the legal remedies taken by the Public Prosecutor in the event that the defendant is acquitted, how is the legal analysis on the basis of the judge's considerations in passing an acquittal in case Number: 3305/ Pid.B/2020/ PN Mdn. The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal arrangement of the criminal act of persecution that results in the victim's death is regulated in Article 76 of the Criminal Code and the case is nebis in idem because there is a repetition of the case with the same object, subject, and chronology, and has been decided and has permanent legal force and ne bis in idem means did not conduct a second examination of the same action. Legal remedies taken by the Public Prosecutor in the event that the defendant is acquitted and the verdict is released from all lawsuits cannot be appealed and reviewed, but an appeal can be made based on Article 244 of the Criminal Procedure Code jo. The decision of the Constitutional Court numbered 1 1 4/PUU-X/201 2 and a cassation for the sake of law submitted by the Attorney General (Article 259 of the Criminal Procedure Code). Based on the results of the study, it is understood that the legal analysis on the basis of the judge's considerations in passing an acquittal in the case Number: 3305/Pid.B/2020/PN Mdn is the time and place of the occurrence of the crime as well as the chronology of the parties involved in the case that was charged to the defendants. The defendant is the same as a case that has been decided and has permanent legal force, the case of the defendants is ne bis in idem. Keywords: acquittal, Nebis In Idem, Persecution
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1997
Appears in Collections:Magister Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover, Bibliography.pdfCover, Bibliography554.48 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract207.38 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II784.15 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V593.75 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.