ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp) PANDU HIKMA WINATA BATUBARA* Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya : faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor : 344/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Lbp diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor : 344/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp adalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga. *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.ABSTRACT ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF PHYSICAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD (Study of Decision Number 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp) PANDU HIKMA WINATA BATUBARA* Cases of domestic violence (domestic violence) continue to increase year after year, due to the increasingly complex factors that trigger domestic violence, including: economic factors, traffic jams that cause fatigue, higher demands for life. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law for criminal acts of domestic violence, how is the legal protection for victims of criminal acts of domestic violence, how are the judges' legal considerations in making decisions on cases of criminal acts of domestic violence based on case decisions Number : 344/Pid .Sus/2021/Pn.Lbp. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research) to obtain secondary data. This study uses materials obtained from the results of library research. From library research, secondary data was collected which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal regulation of domestic violence in the Lubuk Pakam District Court decision Number 344/Pid.Sus/2021/PN.Lbp is regulated in Article 44 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. fulfilled and the defendant is declared to have been legally and convincingly proven to have committed a criminal act as charged in the single indictment. Legal protection for victims of criminal acts of domestic violence reported to the police will be processed in the Special Service Room (RPK). The results show that the judge's legal considerations in making decisions on cases of criminal acts of domestic violence based on case decisions Number : 344/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp are that the Panel of Judges did not find things that could eliminate criminal liability, either as reasons justifications and or excuses, the defendant must be held accountable for his actions with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months. Keywords: Crime, Violence, Household