PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGGAPI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan Narkoba merupakan dampak dari pada pengaruh perkembangan dari globalisasi dan masuknya pengaruh dari luar. (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) merupakan suatu bentuk peraturan yang mana narkotika telah mulai menyerang kehidupan generasi muda, dimana banyak diantara mereka yang hak hak nya dirampas oleh penegak hukum dengan tidak sesuai prosedur dimulai dari penangkapan oleh penyidik, dakwaan oleh Jaksa dan pemberian putusan oleh Hakim. Oleh karena carut marutnya dinamika hukum di Indonesia khusunya yang terkait tentang Narkotika maka diperlukannya suatu penegakkan hukum yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Advokat. Peranan Advokat dalam penegakan supremasi hukum dalam hal ini pemberian bantuan hukum dalam hal menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Narkotika dipandang perlu agar penerima bantuan hukum tidak diperlakukan sesuka hati oleh Aparat penegak hukum lainnya. Undang – undang No 35 tahun 2009 merupakan suatu wujud peraturan bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotik a agar menjadi pedoman bagi para penegak hukum terkait permasalahan peredaran, penjualan, pemakai terhadap narkotika. Adapun yang menjadi permasalahan yang diteliti diantaranya adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Advokat dalam memberikan tanggapan pembelaan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu kasus Tindak Pidana,Kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dari pada Advokat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dalam peraturan PerundangUndangan dan ketiga Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT.MDN. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: KUHAP, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang – undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selain itu dilakukan studi pustaka dan wawancara kepada beberapa informan, kesimpulan pertama bahwa dakwaan JPU terlalu berlebihan dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilapangan dan yang kedua bahwa pertanggung jawaban pidana yang dituntut tidak sesuai dengan pasal yang dilanggar dan hakim dalam hal ini telah mampu memberikan putusan yang seadil adilnya.Adapun yang menjadi saran bahwa dalam menggunakan dakwaan oleh JPU hendaknya JPU memperhatikan lebih detail lagi pasal demi pasal yang disangkakan kepada tersangka sehingga memberikan rasa yang seadil–adilnya bagi para pelaku pencari keadilan.v Abstrac The problem of drugs is the impact of the developmental influence of globalization and the entry of outside influences. (INPRES) Number 6 of 1971 to the Head of the National Intelligence Coordinating Agency (BAKIN) is a form of regulation in which narcotics has begun to attack the lives of the younger generation, where many of them have their rights taken away by law enforcers in an inappropriate manner starting from arrest by investigator, indictment by the Prosecutor and giving a decision by the Judge. Because of the chaotic dynamics of law in Indonesia, especially those related to Narcotics, it is necessary to enforce a law which in this case is carried out by advocates. The role of advocates in upholding the rule of law, in this case providing legal assistance in responding to the indictment of the Public Prosecutor on Narcotics Crime Actors, is deemed necessary so that recipients of legal aid are not treated as they please by other law enforcement officials. Law No. 35 of 2009 is a form of regulation for perpetrators of narcotics abuse so that it becomes a guideline for law enforcers related to issues of distribution, sale, and users of narcotics. As for the problems studied, among others, are to find out and analyze how the role of advocates in providing responses to the defense of the Public Prosecutor's Charges in a criminal case, second, to find out and analyze how the role of advocates in criminal accountability against perpetrators of narcotics abuse in laws and regulations and thirdly. To find out and analyze how judges consider the perpetrators of criminal acts abuse in Decision Number 221/Pid.Sus/2020/PT.MDN. The research method in this research is normative juridical research and the nature of this research is analytical descriptive. The primary legal materials used include: KUHAP, Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Law of Advocates No. 18 of 2003 concerning Advocates. In addition, literature studies and interviews with several informants are carried out. in accordance with the legal facts in the field and secondly that the criminal liability demanded is not in accordance with the article that was violated and the judge in this case has been able to give a fair decision. in detail the articles that are alleged to be against the suspect so as to provide a fair sense of justice for the perpetrators of justice seekers.