TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt)

Abstract

ABSTRAK RAKA DWI PUTRA Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana malpraktek menurut hukum pidana, Bagaimana pertanggungjawaban tenaga medis dalam tindak pidana malpraktek, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan tindak pidana malpraktek menurut hukum pidana diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi yang melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap tindakan malpraktek dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (tenaga kesehatan) untuk dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak terpenuhi dalam diri terdakwa tidak terpenuhi dalam diri terdakwa Kata Kunci : Tindak Pidana, Malpraktek, Registrasi.