PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN SEPEDA MOTOR SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Reza Tampubolon Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum maka setiap perbuatan yang melanggar norma-norma hukum di masyarakat harus diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh begal merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Peran penegakan hukum untuk melakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta memberikan rasa aman dan ketertiban di tengah kehidupan masyakarat. Kepolisian merupakan penegak hukum yang dalam serangkaian tugasnya untuk mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Objek penelitian skripsi ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dandata sekunder Bahwa terhadap hasil penelitian ini kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh begal menggunakan aturan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai landasan hukumnya. Sedangkan dalam melakukan tugasnya Polrestabes Medan selalu memberikan layanan yang cepat dan tetap sehingga masyarakat yang melapor merasa puas dengan kinjernya. Kepolisian Resor Kota Medan dalam menangani kasus tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal menggunakan aturan berdasarkan Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang. Adapun hambatan yang dialamin Polrestabes Medan dalam pengungkapan kasus tindak pidana perampasan sepeda motor oleh begal ialah kebutuhan logistik yang belum memadai, masyarakat yang acuh tak acuh dan kejelasan korban dalam memberikan laporan mengenai proses terjadinya begal yang dialaminya. Selanjutntya upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, penambahan dana anggaran untuk mengatasi para pelaku begal, sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal dan melakukan langka khusus dalam menangani kasus begal Kata Kunci : Peran penegak Hukum, Tindak Pidana Perampasan yang dilakukan oleh begal, Polrestabes Kota Medan