TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PENGGARAP TANAH ILEGAL DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 17/G/2015/PTUN-BNA

Abstract

ABSTRAK Anditto Yumazidhan Sertipikat sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang dibawa kehadapan sidang pengadilan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan Hak Guna Usaha (HGU) di PT. Perkebunan Nusantara I, bagaimana mekanisme pengajuan pembatalan sertifikat Hak Milik atas tanah terhadap Penggarap Tanah Ilegal berdasarkan peraturan Menteri Agraria/BPN/ Nomor 9 tahun 1999, bagaimana dampak pembatalan sertifikat Hak Milik atas tanah terhadap individu dan PT. Perkebunan Nusantara 1 berdasarkan peraturan Menteri Agraria/BPN/Nomor 9 tahun 1999. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kedudukan Hak Guna Usaha (HGU) di PT. Perkebunan Nusantara I yang dikuasai oleh masyarakat secara tidak sah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa proses penerbitan sertipikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat cacat hukum administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999. Mekanisme pengajuan pembatalan sertifikat Hak Milik atas tanah terhadap Penggarap Tanah Ilegal berdasarkan peraturan Menteri Agraria/BPN/ Nomor 9 tahun 1999 adalah apabila suatu sertifikat hak milik mengandung cacat hukum administrasi yaitu terjadi kesalahan prosedur atau cacat yuridis dalam penerbitannya. Dampak pembatalan sertifikat Hak Milik atas tanah terhadap Penggarap Tanah Ilegal dan PT. Perkebunan Nusantara 1 berdasarkan peraturan Menteri Agraria/BPN/Nomor 9 tahun 1999 adalah sertifikat hak milik atas tanah tersebut menjadi batal sejak diterbitkan sertifikat hak milik. Putusan pengadilan menyatakan sertifikat hak milik atas tanah batal demi hukum, batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, menyebabkan tanah yang diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang dibatalkan kembali kepada status semula. . Kata Kunci: Pembatalan, Sertipikat, Hak Milik, Hak Guna Usaha