TINJAUAN YURIDIS KONSINYASI GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBEBASAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL SINASAK PEMATANG SIANTAR (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri I B Pematang Siantar)

Abstract

ABSTRAK Aisyah Anjely Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian sering tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol, maka dibentuk tim pembebasan tanah dari yang sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya bakal terkena lokasi pembangunan jalan tol. Disebabkan tidak adanya titik temu, karena masyarakat menolak penawaran pembayaran ganti rugi, maka dilakukan konsinyasi yaitu penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri. Mekanisme konsinyasi ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol adalah dilakukan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri terjadi karena disebabkan oleh pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank. Konsinyasi diterapkan untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan selanjutnya dilakukan pencabutan hak atas tanah. Hambatan-hambatan dalam mekanisme ganti rugi tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena masih ada puluhan kepala kelurga yang meminta uang ganti rugi melebihi anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat. Dana ganti rugi yang diminta pemilik lahan umumnya melebihi anggaran yang dialokasikan pemerintah, sehingga masih ada sebagian lahan yang belum bisa dibebaskan dan dana ganti rugi lahan yang belum bersedia diterima oleh pemilik lahan dititipkan di pengadilan . Kata Kunci: Konsinyasi, Ganti Rugi, Tanah.