PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN PERLENGKAPAN MODERNISASI ARSIP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAKARTA SELATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN PERLENGKAPAN MODERNISASI ARSIP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAKARTA SELATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019) ABSTRAK M. Taufik Akbar* Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, P.hD** Dr. Mustamam, M.Ag *** Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kaitan pengadaan barang dan jasa dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana bentuk praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, bagaimana penegakan undang-undang tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa dengan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan disebabkan dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019 adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur- unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pengdaan Barang dan Jasa. * Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing I ***Dosen Pembimbing II LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF CORRUPTION IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT OF MODERNIZATION OF FIRST SCHOOL ARCHIVES SOUTH JAKARTA (Study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3676 K/Pid.Sus/2019) ABSTRACT M. Taufik Akbar* Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, P.hD** Dr. Mustamam, M.Ag *** The criminal act of corruption in the procurement of goods and services is carried out with various modus operandi, such as drafting a cost budget above the market price and then paying it based on other agreements. The formulation of the problem in this thesis is how the procurement of goods and services relates to the eradication of corruption, what is the form of the practice of corruption in the procurement of goods and services, how is the enforcement of the law on corruption in the procurement of goods and services in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3676 K/Pid.Sus/2019. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the legal regulation of the procurement of goods and services with the eradication of corruption is regulated in Presidential Decree no. 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services. The form of the practice of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services for the procurement of modernization equipment for the archives of the South Jakarta Junior High School is due to the fact that in the process of procuring goods and services, sometimes the specifications of goods do not match the existing contract. The judge's legal considerations in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3676 K/Pid.Sus/2019 are that the defendant's actions are in accordance with the legal facts revealed at the trial and all the elements in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and there is no justification or excuse. Keywords: Crime, Corruption, Procurement of Goods and Services * Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra. **Supervisor I ***Supervisor I