KEBIJAKAN HUKUM DISPARITAS DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Abstract

ABSTRAK KEBIJAKAN HUKUM DISPARITAS DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Doli Suryanto Silaban * Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penagakan hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pemidanaan teradap pelaku penyalaahgunaan tindak pidana narkotika, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana analisis hukum disparitas pemidanaan putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Pengaturan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya hukum. Kesimpulan bahwa analisis hukum disparitas pemidanaan putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah bahwasanya lamanya putusannya tidak memenuhi rasa keadilan sebab dengan dakwaan yang sama tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda demikian juga pengenaan denda kepada terdakwa juga kurang memenuhi rasa keadilan, sebab terdakwa pada kedua kasus tersebut merupakan sama-sama pengguna, sehingga tidak layak untuk dijatuhi hukuman denda Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Disparitas, Narkotika *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. ABSTRACT LEGAL POLICY OF DISPARITY IN CRIMINATION NARCOTICS CRIME (Study of Court Decision Number 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Court Decision Number 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Doli Suryanto Silaban * Criminal disparity brings its own problems in law enforcement in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how to regulate criminal law against perpetrators of narcotics crime abuse, what factors cause disparities in criminal convictions against narcotics criminals, how to analyze the legal disparity in criminal decisions of judges against narcotics criminal defendants in Decision Number 1284/ Pid.Sus/2021/PN Mdn and Decision Number 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn. This research is descriptive analysis research that leads to normative juridical research. The source of data in this study is secondary data. The data collection tool is library research. The regulation of eradicating narcotics abuse and trafficking in Indonesia is stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely where the dealer is subject to sanctions with the heaviest punishment, namely the death penalty as contained in Articles 114 and 119. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 on Narcotics is to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The factors causing the disparity of judges' decisions on narcotics crime cases in the Medan District Court Decision Number 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn and Decision Number 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn are legal factors, law enforcement officials factors and legal culture factors. The conclusion that the legal analysis of the disparity in sentencing the judge's decision against the defendants of narcotics crimes in the Medan District Court Decision Number 1284/Pid.Sus/2021/PN Mdn and Decision Number 323/Pid.Sus/2021/PN Mdn is that the length of the decision does not fulfill a sense of justice. because with the same indictment but different penalties imposed as well as the imposition of fines on the defendant also does not fulfill the sense of justice, because the defendants in both cases are the same users, so they do not deserve to be sentenced to a fine. Keywords: Legal Policy, Disparity, Narcotics. * Students of the Postgraduate Program in Legal Sciences, Islamic University of North Sumatra.