ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI MENGUPLOAD VIDEO DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI MENGUPLOAD VIDEO DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn) Andre Renardi * Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik, Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar pornografi mengupload video pornografi, bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 2661/Pid.Sus/ 2020/PN. Mdn Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan lex specialis (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Analisis putusan pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dalam putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pornografi, Media Sosial. *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. ABSTRACT JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL ACT ENFORCEMENT SPREADING PORNOGRAPHY UPLOADING VIDEOS ON SOCIAL MEDIA (Study of Decision Number 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn) Andre Renardi * Pornography has a very bad impact on human life, so there must be a joint effort of the entire community against pornography so that it does not further lead to the denial of the nature of being a human being. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal law of pornography through electronic media, how to enforce criminal law for pornography spreaders uploading pornographic videos, how to apply the criminal law of broadcasting and spreading pornography in case Number 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that the legal regulation of the criminal act of spreading pornographic videos uploaded through social media is included in the Criminal Code and then regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates pornographic crimes in Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which is a lex specialis (Law which special) which regulates the crime of pornography. The judge sentenced the defendant to a prison term of 12 (twelve) years and a fine of Rp. 800,000,000,- (eight hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. Analysis of the criminal decision on the distribution of pornographic videos uploaded through social media in the decision Number 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn are all elements in Article 29 of the Republic of Indonesia Law no. 44 of 2008 concerning Pornography has been fulfilled. Keywords: Law Enforcement, Pornography, Social Media * Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra