PERANAN KEPOLISIAN MELAKUKAN UNDER COVER (PENYAMARAN) DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Satuan Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumut)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan juga memperhatinkan sampai sampai menjadi masalah nasional, salah satunya kasus pengungkapan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam bidang narkotika. Pengaturan tentang tugas wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (under cover) ada pada KUHAP pada Pasal 1 Angka 2, Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 6 Ayat (2). serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 79. Dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87 Pasal 90, Pasal 92. Peranan sistem under cover (penyamaran) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengungkapan tindak pidana narkotika yaitu berperan secara langsung sebagai penyamar untuk membeli dan jika mengungkap berperan sebagai apa adanya aktivitas masyarakat dilokasi yang akan dijadikan tempat untuk mengungkap dan secara tidak langsung yaitu masyarakat yang dikedepankan untuk menyamar dan pihak polisi berada disekitar lokasi untuk mengamankan masyarakat yang melakukan transaksi narkotika. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyamaran tentang pengungkapan tindak pidana narkotika yaitu dari segi kurangnya sarana, kurangnya anggaran, kurangnya kemampuan personil, ikut sertanya masyarakat sekitar, dan hambatan dalam mendapatkan informan. Dapat ditarik kesimpulan yaitu tentang tugas wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (under cover) diatur dalam KUHAP, UU Kepolisian, dan UU Narkotika. Peranan sistem under cover (penyamaran) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengungkapan tindak pidana narkotika yaitu berperan secara langsung dan tidak langsung. Dan didalam melakukan penyamaran (undercover) mengalami beberapa hambatan