PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Penelitian Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Pembangunanhukum tidakhanyamenambahperaturanbaruataumerubah peraturanlamadenganperaturanbaru,tetapijugaharusdapatmemberikan kepastiandanperlindunganhukum bagisemuapihakyangterkaitdengan sistem transportasiterutama pengguna jasa transportasi.Masalah dalam penelitianiniadalahBagaimanapelaksanaanpengaturantentangperlindungan hukum penggunajasaangkutanumum,Bagaimanapelaksanaanpengaturan tentangperlindunganhukumpenggunajasaangkutanumum,Bagaimanaupaya hukumyangakandilakukanolehpenumpangakibatkelalaianolehpengangkut. Penelitian inibersifatdeskriptif,penelitian deskriptifdimaksudkan untuk memberikan data yang sedetailmungkin.Penelitian deskriptifinidimulai dengan pengumpulan data sesuaitempat Penelitian yaitu pada Dinas PerhubungankabupatenDeliSerdang.Penelitianinimenggunakanpendekatan yuridisnormatif,yang mencakup penelitian asas-asashukum,sistematika hukum,tarafsinkronisasihukum,sejarahhukumdanperbandinganhukum. Masyarakatsebagaipenggunaataukonsumenjasatransportasikeberadaannya dilindungiolehhukum,sepertiPasal1angka1Undang-UndangNomor8Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumenyangmenentukanbahwaPerlindungan konsumenadalahsegalaupayayangmenjaminadanyakepastianhukum untuk memberiperlindungankepadakonsumen.Penggunajasadalam Pasal1angka (22)Undang-UndangNomor22Tahun2009adalahperseoranganataubadan hukumyangmenggunakanjasaPerusahaanAngkutanUmum.Angkutanumum adalahangkutanpenumpang denganmenggunakankendaraanumum dan dilaksanakandengansistemsewaataubayar. Kesimpulandalam penelitianini,Perlindunganhukum terhadappenggunajasa angkutanumum telahdiaturdenganbaikdalam Undang-UndangNomor22 Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan,dimanadalam undang- undang initidak hanya terdapatperanan serta tanggung jawab pihak pengangkutdanpihakpenumpangtetapijugaterdapatpengaturanmengenai peranandantanggungjawabpemerintahdanmasyarakat.Upayahukum yang dapatdilakukan oleh penumpang akibatkelalaian pengangkutmelaporkan kepadapihakDinasPerhubunganKabupatenDeliSerdangsepertiyangdisebut dalam Pasal203 Ayat(1)Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 yang merupakanpihakdaripemerintahyangbertanggungjawabapabilaterjadi kecelakaanpadaKabupatenDeliSerdang