IMPLIKASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Hal ini berimplikasi pada kewenangan MPR yang dahulu memiliki kedudukan strategis, yaitu menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden melalui amandemen kewenangannya menjadi sangat terbatas dan lemah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perbedaan/perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagaimana kedudukan tugas dan wewenang MPR sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagaimana implikasi atas kedudukan tugas dan wewenang MPR sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Perbedaan/perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan ditangan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945 sebelum perubahan diwujudkan melalui lembaga perwakilan yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedudukan tugas dan wewenang MPR sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sejajar dan sama dengan kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR dan yang membedakan antarlembaga negara tersebut adalah tugas dan wewenangnya yang berbeda. Implikasi atas kedudukan tugas dan wewenang MPR sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menyebabkan berkurangnya kewenangan MPR sehingga tidak lagi mempunyai kekuasaan yang sangat besar yang dapat berpotensi melakukan pelanggaran konstitusi atau HAM.